Indonusantara

Author: admin

  • Tindak Lanjuti Keluhan Warga, Pemkot Parepare Perbaiki Jalan Jompie

    Tindak Lanjuti Keluhan Warga, Pemkot Parepare Perbaiki Jalan Jompie

    Parepare, Indonusantara.co.id – Menindaklanjuti arahan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melalui Bidang Bina Marga segera merespons keluhan warga terkait kondisi Jalan Jompie yang mengalami kerusakan.

    Jalan tersebut mengalami amblas hingga berlubang, sehingga dikeluhkan oleh pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut.

    Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Parepare, Widin Wijaya, mengatakan bahwa tim pemeliharaan jalan telah bergerak melakukan pengaspalan atau overlay pada ruas jalan yang terdampak.

    Perbaikan dilakukan di dua titik sepanjang total 30 meter, yakni di pertigaan jalan poros Pinrang-Parepare sepanjang 15 meter dan di pendakian tikungan menuju kawasan industri kecil sepanjang 15 meter.

    “Perbaikan ini merupakan bagian dari pemeliharaan rutin yang dilakukan Dinas PUPR. Kami menggunakan anggaran pemeliharaan rutin tahun 2025, yang totalnya sebesar Rp500 juta untuk berbagai perbaikan jalan selama satu tahun,” ujar Widin, Selasa (25/03/2025).

    Baca Juga : Pemprov Sulsel Tindak Lanjuti Hasil Pemeriksaan Interim BPK RI

    Ia menambahkan bahwa langkah cepat ini diambil untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, mengingat jalan tersebut merupakan jalur strategis yang banyak dilalui kendaraan. Selain itu, pihaknya juga akan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi jalan di wilayah Parepare agar setiap kerusakan dapat segera ditangani.

    “Kami berharap masyarakat turut berperan aktif dalam melaporkan kondisi jalan yang mengalami kerusakan. Dengan demikian, kami bisa segera mengambil tindakan guna menjaga infrastruktur jalan tetap dalam kondisi baik,” tambahnya.

    Dinas PUPR Parepare juga mengimbau para pengendara untuk berhati-hati saat melintas di lokasi perbaikan hingga proses pengaspalan selesai sepenuhnya. Dengan adanya perbaikan ini, diharapkan akses masyarakat semakin lancar dan aman.

  • Sekda Sulsel Paparkan Realisasi APBD dan Capaian LKPJ Gubernur 2024

    Sekda Sulsel Paparkan Realisasi APBD dan Capaian LKPJ Gubernur 2024

    Makassar, Indonusantara.co.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menghadiri Rapat Paripurna terkait Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 di ruang rapat Paripurna DPRD Sulawesi Selatan, Senin, 24 Maret 2025.

    Dalam membacakan sambutan Gubernur, Jufri Rahman menyampaikan laporan realisasi APBD dalam Dokumen LKPJ Tahun 2024 yang merupakan gambaran capaian angka belum diaudit (unaudited).

    “Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan keterangan pertanggungjawaban atas pelaksanaan keseluruhan tahun anggaran, yang dilaksanakan oleh dua Penjabat Gubernur. Sebelumnya, dapat saya sampaikan beberapa capaian positif indikator perekonomian Sulawesi Selatan di masa kepemimpinan kami. Penurunan jumlah penduduk miskin ekstrem dari 1,56% pada tahun 2019 menjadi 1,01% pada tahun 2023,” jelasnya.

    Jufri juga menyampaikan capaian lainnya, antara lain pemulihan pendapatan per kapita pasca-Covid-19 yang mencapai Rp69,70 juta pada tahun 2023; peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 71,66 pada tahun 2019 menjadi 74,60 pada tahun 2023, yang lebih tinggi dari angka nasional; serta penurunan tingkat pengangguran terbuka hingga 4,33% pada tahun 2023, lebih rendah dari angka nasional sebesar 5,45%.

    Ia juga memaparkan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dari posisi keenam menjadi kelima di Indonesia; peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan indeks kesehatan mencapai 82,51, di atas angka nasional; kemantapan jalan dari 62,52% pada tahun 2019 menjadi 75,37% pada 2023; peningkatan Indeks Lingkungan Hidup menjadi 74,30 pada tahun 2023, lebih tinggi dari angka nasional; serta peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dari kategori B dengan skor 61,24 pada tahun 2019 menjadi kategori BB dengan skor 74,21 pada tahun 2023.

    “Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras kita bersama, yang insya Allah akan menjadi motivasi dan modal dasar optimisme kita dalam menghadapi tantangan pembangunan lima tahun ke depan,” tegasnya.

    Terkait Laporan Kinerja Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024, Jufri Rahman menjelaskan bahwa realisasi pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan hingga akhir tahun anggaran 2024 mencapai Rp9,99 triliun lebih atau 98,33% dari target yang ditetapkan pada APBD 2024 sebesar Rp10,1 triliun lebih. Pendapatan daerah ini bersumber dari beberapa komponen penerimaan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

    Realisasi Belanja Daerah hingga akhir Tahun Anggaran 2024 tercatat sebesar Rp10,056 triliun atau 97,48% dari target yang ditetapkan sebesar Rp9,8 triliun.

    Selanjutnya, capaian program pembangunan yang disusun berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan mencakup beberapa bidang, antara lain urusan wajib dasar, urusan wajib non-dasar, urusan pilihan, urusan pendukung, urusan penunjang, urusan pengawasan, dan urusan pemerintahan umum.

    “Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dialokasikan anggaran sebesar Rp5,2 triliun lebih, dengan realisasi Rp5,0 triliun lebih atau 97,56%. Cakupan urusan ini meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat,” ungkapnya.(*)

  • Pemprov Sulsel Tindak Lanjuti Hasil Pemeriksaan Interim BPK RI

    Pemprov Sulsel Tindak Lanjuti Hasil Pemeriksaan Interim BPK RI

    Makassar, Indonusantara.co.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, mengikuti Exit Meeting Hasil Pemeriksaan Interim BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, di ruang rapat Sekda, Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 24 Maret 2025.

    Jufri menjelaskan bahwa pertemuan akhir atau exit meeting ini merupakan bagian dari pemeriksaan pendahuluan (interim) yang akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih rinci setelah pemerintah provinsi menyerahkan Surat Laporan Keuangan (LK).

    “(Rapat ini membahas) pemeriksaan interim, pemeriksaan pendahuluan. Kemudian, sudah berlangsung selama 35 hari. Dan ini akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih rinci, setelah Pemerintah Provinsi selesai menyerahkan surat laporan keuangannya. Masuk lagi selama 35 hari dan mulai merinci,” ucapnya.

    Dari exit meeting ini, kata Jufri Rahman, ada beberapa hal yang disampaikan dan perlu dicermati, di antaranya terkait perjanjian kerja sama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan pihak ketiga, serta beberapa poin dalam perjanjian kerja sama Pemprov Sulsel dengan Bank Sulselbar.

    “Jadi (dalam rapat tadi) ada Kepala BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) selaku bendahara umum daerah yang memberikan masukannya. Kemudian, khusus untuk Dinas Pendidikan juga ada masukannya, TPH-Bun (Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan) juga memberikan masukan. Termasuk kepada OPD-OPD yang mengikat perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga,” sebutnya.

    Termasuk perjanjian dengan Bank Persepsi Pemprov (Provincial Revenue Perception Bank) dalam hal Bank Sulselbar.

    “Sepertinya kita harus membaca ulang atau mencermati ulang perjanjian kerja sama, karena beberapa yang seharusnya tidak dikenakan pajak—karena Pemprov itu bukan subjek pajak—ternyata ada,” ungkapnya.

    Jufri menambahkan bahwa hasil pemeriksaan BPK secara rinci akan disampaikan setelah pemeriksaan berikutnya selesai dilakukan. (*)

  • Silaturahmi dengan Tiktokers, Fatmawati Rusdi: Ayo Buat Konten Edukatif dan Ladang Pahala

    Silaturahmi dengan Tiktokers, Fatmawati Rusdi: Ayo Buat Konten Edukatif dan Ladang Pahala

    Makassar, Indonusantara.co.id – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, berbuka puasa bersama ratusan pengguna atau kreator konten di platform TikTok (Tiktokers) untuk mempererat silaturahmi di Rumah Jabatan Wakil Gubernur, Jalan Yusuf Daeng Ngawing, Kota Makassar, Minggu, 23 Maret 2025.

    Suasana hangat dan penuh keakraban terasa dalam kegiatan ini. Menjelang waktu berbuka, Fatmawati tampak berbincang dengan sejumlah Tiktokers terkenal di Sulsel, seperti @90_Herychan, @Ucillong, @omkumis27, dan @ajudan.teh.gelas.

    Selain para Tiktokers, acara ini juga dihadiri sejumlah pengurus DPW, DPD, DPC, dan DPRT Partai NasDem. Turut hadir Ketua DPW NasDem Sulsel, Rusdi Masse Mappasessu, serta Ketua DPD NasDem Kota Makassar, Andi Rachmatika Dewi, yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Sulsel.

    Dalam kesempatan tersebut, Fatmawati Rusdi menyampaikan apresiasi atas dukungan para Tiktokers selama ini dalam perjalanan politiknya. Ia juga berharap adanya sinergi yang lebih baik antara para kreator konten (content creator) dan pemerintah, khususnya dalam menghasilkan konten edukatif demi mewujudkan Sulsel yang maju dan berkarakter.

    Fatmawati mengajak para Tiktokers untuk memanfaatkan 10 hari terakhir Ramadan 1446 Hijriah dengan membuat konten yang penuh keberkahan agar dapat menjadi ladang pahala.

    “Kita tahu, di 10 malam terakhir Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari seribu bulan, yaitu malam Lailatul Qadar,” ujarnya.

    Selain itu, ia juga mengingatkan agar para Tiktokers bisa berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang mendukung program pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah.

    “Yang terpenting, para Tiktokers ini bisa menyampaikan informasi yang membantu pemerintah, baik pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih atas perhatian dan kemurahan hati teman-teman yang telah hadir untuk berbuka puasa bersama,” tambahnya.

    Sementara itu, salah satu Tiktokers, Sul, menyambut baik acara ini. Menurutnya, media sosial, khususnya TikTok, memiliki kekuatan untuk merangkul berbagai elemen masyarakat.

    “Kami sangat berterima kasih atas undangan Ibu Wagub dan keluarga besar Bapak Rusdi Masse,” ungkap pemilik akun @Ucillong.

    Ia juga menilai bahwa momentum Ramadan merupakan kesempatan emas untuk mencari keberkahan.

    “Saya kira apa yang dikatakan Ibu Wagub sangat tepat. Ini saat yang baik untuk memperbanyak konten tentang keutamaan Ramadan di 10 hari terakhir. Semoga ini bisa menjadi amal jariah bagi kita semua,” tutupnya. (*)

  • Dekranasda Sulsel Gelar Preloved Charity untuk Galang Donasi bagi Perempuan Rentan

    Dekranasda Sulsel Gelar Preloved Charity untuk Galang Donasi bagi Perempuan Rentan

    Makassar, Indonusantara.co.id – Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan acara “Preloved Charity” sebagai upaya mendukung perempuan rentan yang menjadi binaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

    Kegiatan amal barang telah atau belum pakai dengan kualitas masih baik ini berlangsung dalam rangkaian pameran Trend Hijab dan Kuliner Expo pada tanggal 19 hingga 23 Maret 2025 di Hotel Claro.

    Barang yang dilelang terdiri dari pakaian milik para pejabat wanita, yang berasal dari berbagai merek fesyen muslimah dan rancangan desainer lokal, dengan penggunaan sebanyak satu hingga tiga kali. Meski harga aslinya mencapai jutaan rupiah, pada Preloved Charity kali ini, barang-barang tersebut dilelang dengan harga mulai dari Rp100.000 hingga Rp1.000.000.

    Beberapa pejabat yang menyumbangkan pakaian untuk dilelang, antara lain Istri Gubernur Sulsel, Naomi Oktarina; Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi; Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham; Ketua PKK Kota Makassar, Melinda Aksa; Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari; serta PKK Kabupaten Sidrap.

    Sebelum dijual, semua pakaian akan melalui proses kurasi atau seleksi oleh tim internal untuk memastikan kualitasnya. Pakaian yang tidak layak jual akan disalurkan sebagai sumbangan.

    Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong perempuan rentan binaan DP3A agar lebih produktif. Hasil penjualan dari Preloved Charity ini akan didonasikan kepada mereka, termasuk perempuan rentan yang berprofesi sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini sejalan dengan instruksi Gubernur Sulawesi Selatan untuk memberdayakan pelaku UMKM.

    Dalam konfirmasi di lokasi Preloved Charity, Andi Mirna Harun, Kepala Dinas DP3A Provinsi Sulawesi Selatan, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya untuk memberdayakan perempuan rentan yang tersebar di 24 kabupaten/kota.

    “Sesuai arahan Gubernur Sulawesi Selatan untuk memberdayakan pelaku UMKM, hasil penjualan dari Preloved Charity ini akan disalurkan kepada perempuan rentan binaan DP3A,” ujarnya.

    Andi Mirna juga menyebutkan terdapat tujuh kelompok perempuan rentan yang lebih mudah mengalami ketidakadilan, diskriminasi, atau kekerasan akibat berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik.

    “Kelompok perempuan rentan tersebut meliputi: pertama, perempuan miskin ekstrem yang menghadapi kurangnya akses terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, dan layanan kesehatan; kedua, perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan berbasis gender; ketiga, perempuan korban kekerasan di daerah konflik; keempat, perempuan kepala keluarga; kelima, perempuan penyandang disabilitas; keenam, perempuan pekerja informal; dan ketujuh, perempuan dengan orientasi seksual atau identitas gender minoritas,” jelasnya.

    Selain itu, pada hari terakhir acara, pakaian-pakaian tersebut akan dijual dengan diskon 50 persen dari harga preloved yang berlaku.

    “Tidak hanya itu, kami juga akan memberikan harga yang lebih terjangkau di bulan Ramadan sebagai kesempatan untuk beramal, sehingga kami mengundang mereka yang ingin berdonasi untuk membantu perempuan rentan,” pungkasnya. (*)

  • Hello world!

    Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!